WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Oleh: Mahlil Zakaria
Kata “wakaf” atau “waqf”
berasal dari bahasa Arab “waqafa”. Asal kata “waqafa” berarti,
menahan berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri“. Kata waqafa yaitu
“waqfan” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisan”. Kata “waqf” dalam
bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: menahan, menahan harta untuk
diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.
Iman Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.
Wakaf dalam al-Qur’an
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara
jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada
keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di
antaranya adalah dalam Surah al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman:
مَثَلُ الَّذِيْنَ
يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ
لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.
Perwakafan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) diatur pada Buku III Pasal 215 s/d 229 yang juga masih
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:
- Menciptakan tertib hukum dan administrasi guna melindungi harta benda wakaf.
- Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah;
- Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf;
- Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir;
- Pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.
A. KETENTUAN UMUM
Wakaf adalah
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.
Wakif adalah pihak
yang mewakafkan harta benda miliknya.
Ikrar Wakaf adalah
pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada
Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
Nazhir adalah pihak
yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan
sesuai dengan peruntukannya.
Harta Benda
Wakaf adalah
harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat
berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
Badan Wakaf
Indonesia
(BWI) adalah
lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.
B. DASAR-DASAR
WAKAF
Umum Wakaf
sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Wakaf
yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
Tujuan dan Fungsi Wakaf Wakaf
bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan berfungsi
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum.
Unsur Wakaf Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.
C. WAKIF
Wakif meliputi: perseorangan; organisasi dan badan hukum. Maksudnya perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.
Wakif
perseorangan
persyaratan: dewasa; berakal
sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
pemilik sah harta benda wakaf.
Wakif
organisasi
organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan
anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
Wakif badan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan AD badan hukum yang bersangkutan.
D. NAZHIR
Nazhir
meliputi: perseorangan; organisasi; atau badan hukum. perseorangan
warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia.
Nazhir Perseorangan persyaratan: WNI, beragama
Islam; dewasa; amanah; mampu
secara jasmani dan rohani; dan
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Nazhir Organisasi persyaratan:
- pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
Nazhir Badan hukum persyaratan:
- pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan perUU yang berlaku; dan
- badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
Tugas Nazhir Nazhir mempunyai
tugas:
- melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dan memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI
Nazhir terdaftar Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir diatur dengan Peraturan Pemerintah.
E. HARTA
BENDA WAKAF
Harta
benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif
secara sah.
Benda tidak bergerak meliputi:
- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perUU yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perUU;
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perUU
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perUU yang berlaku antara lain mushaf, buku, dan kitab.
F. IKRAR WAKAF
Pelaksanaan Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif
kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. dinyatakan
secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh
PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan
atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang
dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang
diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
Untuk dapat melaksanakan
ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan
atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
Penyerahan surat-surat
atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada
PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan
kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.
Saksi ikrar persyaratan: dewasa; beragama Islam; berakal
sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Akta Ikrar Wakaf Ikrar
wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. paling sedikit memuat:
- nama dan identitas Wakif;
- nama dan identitas Nazhir;
- data dan keterangan harta benda wakaf;
- peruntukan harta benda wakaf;
- jangka waktu wakaf.
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.
G. PERUNTUKAN BENDA WAKAF
- sarana dan kegiatan ibadah;
- sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perUU.
Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
H. WAKAF
DENGAN WASIAT
Wakaf
dengan wasiat baik secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila
disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Harta
benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari
jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan
persetujuan seluruh ahli waris.
Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima
wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Penerima
wasiat bertindak sebagai kuasa wakif. dilaksanakan
sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam UU
ini.
Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. pengadilan adalah pengadilan agama. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.
I. WAKAF
BENDA BERGERAK BERUPA UANG
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
J. PENDAFTARAN DAN
PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pendaftaran PPAIW atas nama
Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat
7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam
pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan salinan
akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan
dan dokumen terkait lainnya.
Instansi yang
berwenang
menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
Instansi
yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
bidang
wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas
pokoknya. bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar
(unregistered goods) adalah BWI. Bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan
yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan
harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan
status sebagai harta benda wakaf. Bukti
pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
Benda Wakaf ditukar/diubah peruntukannya Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan BWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan BWI mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
K. PERUBAHAN
STATUS HARTA BENDA WAKAF
Larangan terhadap benda
Wakaf: dijadikan
jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar;
atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang- kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
L. PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
Prinsip syariah secara
produktif Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat, dilakukan
secara produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi,
penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan,
agrobisnis, pertambangan, perindustrian,
pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen,
rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan
ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan
dengan syariah.
Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Larangan terhadap Nazhir Nazhir
dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar
izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin
hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat
dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.
Pemberhentian Nazhir Nazhir
diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
- meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- atas permintaan sendiri;
- tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pemberhentian
dan penggantian Nazhir dilaksanakan oleh BWI. Pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf
yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian
Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang
ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.
M. BADAN
WAKAF INDONESIA (BWI)
Kedudukan dan
Tugas Dalam
rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf
Indonesia. BWI merupakan lembaga independen dalam
melaksanakan tugasnya. BWI
berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk
perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan Badan Wakaf
Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi
dengan pemerintah daerah setempat.
Tugas dan wewenang BWI:
- melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahanperuntukan dan status harta benda wakaf;
- memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Dalam melaksanakan tugas BWI dapat
bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi
masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang
perlu. BWI
memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.
Organisasi Badan
Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan
Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan
Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. masing-masing
dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih
dari dan oleh para anggota. Susunan
keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan BWI ditetapkan
oleh para anggota.
Anggota BWI Jumlah
anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang
dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
Persyaratan Anggota BWI warga
negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu
secara jasmani dan rohani; tidak terhalang
melakukan perbuatan hukum; memiliki
pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan
dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan mempunyai
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. ketentuan
mengenai persyaratan lain ditetapkan oleh BWI.
Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur dengan peraturan BWI. Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Untuk pertama kali,
pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan
pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk
selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata
cara pemilihan calon keanggotaan BWI yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Keanggotaan BWI
yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh BWI
Pembiayaan Dalam
rangka pelaksanaan tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.
Ketentuan
Pelaksanaan Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan
organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta
susunan keanggotaan dan tata kerja BWI diatur oleh BWI
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Laporan tersebut diumumkan kepada masyarakat.
N. PENYELESAIAN SENGKETA
Penyelesaian sengketa ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah.
O. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khusus mengenai pembinaan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan BWI diatur dengan Peraturan Pemerintah.
P. KETENTUAN
PIDANA
- Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Q. SANKSI
ADMINISTRATIF
- Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
- penghentian
sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan PP
R. KETENTUAN PERALIHAN
Dengan berlakunya
Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang
ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini. Wakaf
wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Sumber: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar