Advokat dan Bantuan Hukum

ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

Mahlil Zakaria S.H.*


1.    Sekilas tentang profesi Advokat

Di negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jerman, dan pada umumnya di Barat dan Eropa, menjadi Advokat merupakan salah satu profesi yang sangat diidam-idamkan. Di Indonesia, dengan berlakunya UU Advokat, terjadi perubahan yang sangat signifikan dimana bukan hanya alumni Fakultas Hukum saja yang berhak menjadi Advokat tetapi juga alumni Fakutas Syariah.

Pengertian advokat. Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this professionally in a court of law, yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Kata advocate sendiri berakar pada kata advise yang bermakna nasihat, penasehat (adviser), penasehat hukum (legal adviser). Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata advocaat berarti procureur (dalam bahasa Indonesia adalah Pengacara). Dalam bahasa Perancis, avocat berarti barriester atau counsel, pleader dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.

 

Pengertian pengacara adalah orang yang beracara di pengadilan tepatnya sebagai orang yang membela kepentingan pihak yang berperkara atas dasar demi hukum dengan mengikuti hukum acara di Pengadilan. pada kenyataannya, pembelaan kepentingan hukum seorang terdakwa ataupun yang berperkara didepan Pengadilan tidak hanya memberikan bantuan hukum sebagai wakil atau kuasa hukumnya namun juga memberikan nasihat dan konsultasi hukum. Maka wajar jika mereka disebut dengan advokat yaitu seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan orang yang meminta jasa hukum.

Sedangkan dalam UU Advokat pada pasal 1 disebutkan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kata jasa hukum, “di dalam maupun di luar Pengadilan” memberikan pengertian wilayah pekerjaan yang lebih luas tentang pengacara/advokat.

Status advokat. Dalam pasal 5 ayat 1 UU Advokat disebutkan bahwa status advokat adalah sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 5 di atas tersebut: Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai penegak hukum berarti kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Hanya saja yang membedakan, jika penegak hukum lainnya adalah bertindak untuk pembelaan atau kepentingan umum (negara), maka peran khusus Advokat adalah terhadap kepentingan hukum seorang tersangka, terdakwa dan pihak-pihak pencari keadilan.

Peran yuridis advokat. Ada beberapa peran khusus Advokat yang membedakannya dengan peran khusus profesi lainnya, sebagai berikut:

  1. Legal advise (litigasi dan non litigasi), yaitu memberikan nasihat hukum dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya, sering ditemukan dalam lapangan hukum pidana (memberikan keseimbangan hukum);
  2. Legal service (litigasi dan non litigasi), yaitu pelayanan hukum/bantuan hukum secara litigasi (pemeriksaan dan persidangan) dan non lititigasi (seperti membuat legal opinion);
  3. Legal consultant (non litigasi), yaitu memberikan konsultasi hukum. Tidak semua permasalahan hukum disalurkan melalui mekanisme pengadilan;
  4. Legal opinion (litigasi dan non litigasi), yaitu membuat pendapat terhadap suatu peristiwa hukum bahkan atas hukum itu sendiri;
  5. Legal drafting (non litigasi), yaitu menyusun/membuat redaksi/ telaahan hukum terhadap kontrak-kontrak, perjanjian antar lembaga, perusahaan, antar badan hukum atau penawaran akan sesuatu.

Hak Advokat (UU Advokat)

  1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan;
  2. Bebas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
  3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;
  4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
  6. Berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kewajiban Advokat (UU Advokat)

  1. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
  2. Tidak  dapat  diidentikkan  dengan  kliennya  dalam  membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
  3. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
  4. Dilarang  memegang  jabatan  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
  5. Dilarang  memegang  jabatan  lain  yang  meminta  pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat  atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
  6. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut;
  7. Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
  8. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma  untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum;
  9. Advokat   yang  menjalankan  tugas  dalam  sidang  pengadilan  dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. Advokat  wajib tunduk dan mematuhi kode etik  profesi advokat  dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi advokat.

Organisasi Advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Pasal 32 ayat  (4) UU Advokat mengamanatkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta.  acara perkenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat  se-Indonesia dan juga  Ketua Mahkamah agung, Jaksa agung, dan Menteri Hukum dan HAM.

PERADI merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, Yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ik  atan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara  Indonesia  (HAPI),  Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

 Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

2.  Konsepsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum (legal aid) mempunyai beragam definisi menurut pakar hukum. Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial  yang sarat dengan penindasan.

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas todung Mulya Lubis mengatakan yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.

Bantuan hukum (UU Advokat). Pasal 1 angka 9 UU Advokat menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. UU Bantuan Hukum memberikan pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan pengertian Pemberi Bantuan Hukum adalah  lembaga  bantuan  hukum atau  organisasi  kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, yang  dapat memberikan bantuan hukum adalah seorang advokat berdasarkan UU advokat. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan: berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus; dan memiliki program bantuan hukum.

Ruang lingkup bantuan hukum. UU Bantuan hukum Pasal 4 menyebutkan: (1) bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) bantuan hukum dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya pada pasal Pasal 5 (1) Penerima Bantuan  Hukum  meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pada pasal 15 ayat (1) UU Bantuan Hukum mengamanahkan Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

 Adapun beberapa hal teknis yang diatur dalam PP tesebut diantaranya:

a.  Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dan/atau Advokat yang direkrut oleh PBH. Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat;

b.  Pemberian bantuan hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

c.  Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara pendampingan  dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan dan dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau terhadap  Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

a.  Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

1.  penyuluhan hukum;

2.  konsultasi hukum;

3.  investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

4.  penelitian hukum;

5.  mediasi;

6.  negosiasi;

7.  pemberdayaan masyarakat;

8.  pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

9.  drafting dokumen hukum.

e. Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

Model-model Bantuan Hukum. Menurut konsep Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan lima jenis bantuan hukum:

    a. Preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
b. Diagnostik, yaitu pemberian nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
c. Pengendalian  konflik,  yaitu  mengatasi  secara  aktif masalah hukum konkret yang    terjadi di masyarakat;
d. Pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;
e. Pembaruan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

3. Peran Advokat dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Dengan  kehadiran  advokat  dapat  dicegah  perlakuan  tidak  adil  oleh  polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (right to life), hak milik (right to property), dan kemerdekaan (right to liberty) dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam menerapkan due process  of law, para penegak hukum dan keadilan harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (presumption of innocence) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai interogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam UU Advokad bab VI disebutkan mengenai Bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu tepatnya pasal 22 (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 83 tahun 2008.

Mekanisme bantuan hukum oleh Advokat (PP No. 83 tahun 2008)

a.  Advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

b.  Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat serta dilaporkan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

c.  Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dan dalam hal terjadi penolakan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

d.  Advokat dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

c.  Advokat yang melanggar (c dan d) dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat. Sanksi dapat berupa: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3  (tiga)  sampai  dengan  12  (dua  belas)  bulan berturut-turut; atau (4) pemberhentian tetap dari profesinya. Advokat dikenai tindakan, diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Kode etik Advokat. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur juga dalam Kode Etik advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Pasal 7 huruf h menyatakan: Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.

Kode Etik advokat Indonesia menyatakan advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

4.  Kesimpulan

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri. Peran khusus Advokat adalah legal advise, legal service, legal consultant, legal opinion dan legal drafting. Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU (honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik dan dewan kehormatan advokat). Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Setiap Advokat diperkenankan beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasinya.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan. Bantuan hukum diberikan kepada yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dalam hal menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain. Model-model Bantuan hukum adalah preventif, diagnostik, pengendalian  konflik, pembentukan hukum dan pembaruan hukum.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kode Etik Advokat menyatakan advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Dengan  kehadiran  advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman.

*Mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2019 dan Advokat Magang di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Utara.

-----------------------------------------------

DAFTAR PUSTAKA

Buku

  • Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta; Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
  • Perhimpunan Advokad Indonesia, Kitab Advokat Indonesia, Bandung: Peradi, 2007.
  • Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet I, Jakarta, Prenada Media, 2005.
  • Sukris Sarmadi, Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan) Menjadi Advokad Masa Kini, Cet I, Bandung; Mandar Jaya, 2009.

 

Peraturan Perundang-undangan

  • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  • Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
  • Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyumpahan Advokat.
  • Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Jurnal

  • Monika Suhayati, “Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-undang no. 18 Tahun 2003 tentang  Advokat”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

 

Tata Kelola Pemerintahan dalam Negara Hukum

Konsep Negara Hukum (Rechstaats)

Konsep negara hukum Rule of Law merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah “rule of law” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (supremacy of law) atau “pemerintahan berdasarkan hukum.” Di samping itu, istilah “negara hukum” (government by law) atau rechstaats, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

Sejak kelahirannya, konsep negara hukum atau rule of law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power, abus de droit). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.

Menurut Dicey, bahwa ada tiga arti dari rule of law, yaitu sebagai berikut:

1.   Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan penguasa;

2.   Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before of law), semua orang harus tunduk pada hukum dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law);

3.   Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan.

 

Ahli hukum Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law menyebutkan tentang bagaimana seharusnya wajah sistem hukum dalam suatu negara hukum sebagai berikut: (1) hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk penguasa negara (2) hukum harus dipublikasikan (3) hukum harus berlaku ke depan, tidak berlaku surut (4) kaidah hukum harus ditulis secara jelas (5) hukum harus menghindari dari kontradiksi-kontradiksi (6) hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi (7) hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum (8) tindakan para aparat pemerintahan dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

 

Namun demikian, selain dari elemen-eleman tersebut masih terdapat beberapa hal krusial dan substantif untuk diterapkan sehingga hukum menjadi hidup dan senafas dengan tatanan negara hukum, antara lain adalah:

1.   Hukum dibuat secara sah oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah;

2.   Hukum harus memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, ekonomis, moralitas, filosofis, modern dan progresif;

3.   Hukum harus selalu rasional;

4.   Hukum harus bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, kebenaran, ketertiban, efisiensi, kemajuan, kemakmuran, dan kepastian hukum;

5.   Hukum harus komunikatif, transparan, dan terbuka/diakses oleh masyarakat;

6.   Hukum harus aplikatif;

7.   Hukum lebik baik mencegah pelanggaran daripada menghukum pelaggaran.


Konsep negara hukum dari konteks teori dan aplikasinya dibedakan menjadi:

a.   Konsep negara hukum liberal, yaitu negara yang hanya menjaga ketertiban masyarakat, dan tidak terlalu aktif dalam menjaga/mengurusi keperluan rakyat. Jadi mirip dengan konsep “negara polisi” atau “negara penjaga malam” (nachtwachter staat).

b.   Konsep negara hukum formal, yaitu negara yang dimana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan Undang-undang. Lebih lanjut sebagaimana yang dikembangkan oleh Freidrich Julius Stahl, haruslah memenuhi persyaratan seperti (1) adanya pengakuan terhadap HAM (2) adanya pemisahan kekuasaan (3) pemerintahan dijalankan berdasarkan Undang-undang (hukum tertulis), dan (4) adanya pengadilan administrasi.

c.    Konsep negara hukum substantif/material, yaitu negara yang didasarkan kepada hukum, tetapi tidak terbatas kepada hukum yang formal semata-mata, melainkan hukum yang adil yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu dalam perkembangannya, konsep ini berjalan seiring dengan konsep negara berkesejahteraan sosial (sosial walfare state, wohlfhrt staat).

Jika dicermati dinamika yang terjadi saat ini, maka konsep rule of law tidaklah berhenti hanya sebatas menegakkan hukum positif belaka, yang dalam banyak hal tidak adil tersebut, terutama dalam penerapannya. Untuk menghindari tergelincirnya konsep rule of law menjadi rule of unjust law, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang adil, sehingga yang lebih tepat dari konsep istilah rule of law adalah “rule of justice” atau setidak-tidaknya adalah “the rule of just law”.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Doktrin tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan doktirn yang sebenarnya terdapat dan dikembangkan dalam ilmu managemen modern, tetapi kemudian menyusup juga dan diterima ke dalam dunia hukum. Manakala doktrin good governance ini diterapkan ke dalam sistem pemerintahan, disebut dengan istilah good governace saja. Dan, manakala doktrin good governance ini diterapkan ke dalam managemen perusahaan biasa misalnya, maka untuk hal itu akan disebut dengan istilah Good Corporate Governance.

Doktrin tata kelola pemerintahan yang baik good governance adalah suatu doktrin yang mengharuskan suatu pemerintahan berjalan secara baik, benar dan penuh integritas. UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :

a.   Partipasi  (participation), yaitu setiap  orang  atau  warga  masyarakat,  baik  laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing;

b.   Aturan Hukum (rule of law), yaitu Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia;

c.    Transparansi (transparency), yaitu Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi;

d.   Daya Tanggap (responsiveness), yaitu Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders);

e.   Berorientasi Konsensus (consensus orientation), yaitu Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai  konsesus  atau  kesempatan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah;

f.    Berkeadilan (equity), yaitu Pemerintahan yang  baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;

g.   Efektif dan efisien (effectivieness and efficiency), yaitu setiap proses keiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h.   Akuntabilitas (accountability), yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholders);

i.     Visi  Strategis  (strategic  holders), yaitu Para  pemimpin  dan  masyarakat  memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan  karakteristik  atau  prinsip  good  governance  tersebut  saling  memperkuat  dan terkait serta tidak berdiri sendiri.

Salah satu keuntungan dari sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance adalah bahwa pemerintahan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang diakukan oleh pihak insider pemerintahan.

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi yang satu sama lain saling kait mengkait dalam menerapkan good governance ke dalam suatu pemerintahan, yaitu;

1.   Aturan hukum yang baik, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat, pemerintah, parlemen, pengadilan, pers, lingkungan hidup, serta stakeholder lainnya;

2.   Law enforcement, yaitu seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan hukum;

3.   Sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, akuntabel, dan berwawasan hak asasi manusia;

4.   Sistem pemerintahan yang dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan egaliter;

5.   Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Dapat dikatakan bahwa antara good governance dengan konsep negara hukum, pada prinsipnya berjalan seiring dan memiliki tujuan yang serupa. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum. Demikian juga sebaliknya, pelaksanaan prinsip negara hukum yang baik harus selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip good governance.

Tujuan Hukum dan Pemerintahan dalam Kehidupan Bernegara

Dalam era modern, negara sebagai suatu organisasi kekuasaan keberadaannya dipahami sebagai jelmaan dari kompromi warga negara melalui perjanjian sosial antara warga masyarakat. Kebutuhan negara menjadi kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu serta menjaga tertib kehidupan bersama. Kebutuhan tersebut dalam proses perjanjian sosial termanifestasi menjadi cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai sekaligus menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa.

Untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut disepakati pula dasar-dasar organisasi dan penyelenggaraan negara, kesepakatan tersebutlah yang menjadi pilar dari konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa terdapat tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi, yaitu (1) tentang tujuan dan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa (the general goals of society of general acceptance of the same philosophy of government); (2) tentang aturan dasar sebagai landasan penyelenggaraan dan pemerintahan (the basis of government) dan (3) tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan negara (the form of institutions and procedur).

Agar negara yang dibentuk dan diselenggarakan dapat berjalan untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional, dibentuklah organisasi negara yang terdiri dari berbagai lembaga negara yang biasanya dibedakan menjadi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian, saat ini organisasi negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sesuai dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan urusan negara dan pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan dalam organisasi negara berkembang sedemikian rupa baik dari sisi jumlah, maupun sisi jenis kewenangan yang dimiliki. Untuk pelaksanaan pemilu misalnya dibentuklah Komisi Peimilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. KPU tentu tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Setiap lembaga negara memiliki kekuasaan tertentu yang dimaksudkan agar negara dapat memenuhi tugas yang menjadi alasan pembentukannya, serta dapat mewujudkan tujuan nasional. Dalam sistem komputerisasi, organisasi negara dapat diibaratkan sebagai perangkat keras (hardware) yang bekerja menjalankan roda organisasi negara.

Untuk menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara akan dilaksanakan sesuai dengan alasan pemberian kekuasaan itu sendiri serta mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka pemberian dan penyelenggaraan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Inilah makna prinsip negara hukum baik dalam konteks rechstaats maupun rule of law. Hukum menjadi piranti lunak (soft ware) yang mengarahkan, membatasi, serta mengontrol penyelenggaraan negara.

Secara teoritis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan  kemanfaatan. 

Keadilan, Keadilan dapat  dikatakan  sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan  derajat dan kedudukan  di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  keadilan  juga  memiliki  sifat  dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian Hukum, Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari  kepastian  hukum  adalah  pelaksanaan  atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan  tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Namun demikian antara keadilan dan  kepastian  hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum  harus  selalu  melihat  konteks  peristiwa  dan  masyarakat  di mana peristiwa itu terjadi.

Kemanfaatan, Di sisi lain, hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai  manfaat  tertentu  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Di samping  untuk menegakkan  keadilan,  hukum dapat digunakan  sebagai  instrumen  yang  mengarahkan  perilaku  warga negara dan pelaksanaan  penyelenggaraan  negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama.  Hukum difungsikan  as  a tool  of  social  engineering. Dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional di atas tentu saja juga harus menjadi tujuan penyelenggaraan  pemerintahan karena pada hakikatnya organisasi negara penyelenggara pemerintahan   dibentuk untuk mencapai tujuan dimaksud. Tujuan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam fungsi, wewenang, dan program dari setiap organisasi penyelenggara pemerintahan.  Dengan demikian antara tujuan hukum dan tujuan pemerintahan berjalan beriringan. Hukum menjadi piranti lunak yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintahan yang menggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai.


DAFTAR PUSTAKA


Andrews, William G. Constitutions and Constitutionalism, 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Tenth Edition, London: Macmillan Education LTD, 1959.

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung; Refika Aditama, Cet II, 2011.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, Jakarta, DPP Partai Hanura, 2009.

Meri Yarni, Latifah Amir, “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Fak. Hukum Universitas Jambi, 2014.

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/03/bab-13-tata-kelola-pemerintahan.pdf

Hijrah dan Power of Niat


Bismillaahirrahmaanirraahiim.

HIJRAH DAN POWER OF NIAT
oleh: Mahlil Zakaria

Hijrah pertama menuju Habasyah. Penindasan yang terjadi, pada mulanya yakni pada pertengahan atau akhir tahun ke-4 dari kenabian adalah tidak seberapa, namun kemudian dari hari demi hari bahkan bulan demi bulan berubah menjadi lebih sadis dan mengkhawatirkan, terutama pada pertengahan tahun ke-5 sehingga tiada tempat lagi bagi mereka di Mekkah dan memaksa mereka untuk memikirkan siasat lolos dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi yang seperti inilah, turun surat az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan mengumumkan bahwa bumi Allah tidaklah sempit, dalam firmanNya: "…orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas". (az-Zumar: 10).

Rasulullah telah mengetahui bahwa ash-himah an-Najasyi, raja Habasyah adalah seorang yang adil, tidak seorangpun yang berada disisinya terzhalimi; oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum Muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah.

Hijrah Kedua ke Habasyah. Kaum Quraisy merasa gerah dengan berita yang mereka dapatkan bahwa an-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Disamping itu, Rasulullah juga telah memberikan isyarat bolehnya para shahabat berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dari perjalanan sebelumnya mengingat kaum Quraisy sudah mengantisipasinya dan bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi, Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan menuju kepada suaka an-Najasyi, raja Habasyah sebelum kaum Quraisy menciumnya.

Kaum Quraisy  mengutus dua orang pilihan yang dikenal sebagai orang telah yang teruji lagi cerdik, yaitu 'Amru bin al-'Ash dan 'Abdulullah bin Abi Rabi'ah (sebelum keduanya masuk Islam). Keduanya membawa titipan hadiah yang menggiurkan dari pemuka Quraisy untuk an-Najasyi dan para uskupnya agar mengusir kaum muslimin. Kemudian an-Najasyi berkata kepada para pejabat istana: "Kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya, karena aku tidak memerlukannya. Demi Allah! Dia Ta'ala tidak pernah mengambil sogokan dariku tatkala kerajaan ini Dia kembalikan kepadaku, sehingga dengan itu, aku patut mengambilnya pula, dan Dia juga tidak membuat manusia patuh kepadaku sehingga aku harus patuh pula kepada mereka karena itu".

Hijrah ke Madinah. Atas dasar perjanjian keamanan di dalam Baiat Aqabah II Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Orang yang pertama kali berangkat ke madinah adalah Abu Salamah bersama istrinya. Selanjutnya di ikuti oleh lainnya secara berangsur angsur. Rasulullah hijrah tidak bersama rombongan yang berangkat lebih dahulu. Beliau hijrah setelah menerima wahyu dari Allah surah An-nisa Ayat 75 tentang keharusan berperang di jalan Allah dan membela kaum lemah serta anak anak.

Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi bersiap hijrah namun pada saat keberangkatan Kaum kafir Quraisy mengepung rumahnya dengan maksud membunuhnya. Rasulullah dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Tsur selama tiga hari. Setelah aman, Nabi dan Abu Bakar menuju Madinah. Setibanya di Madinah, Nabi dan Abu Bakar di sambut dengan rasa rindu dan gembira oleh penduduk Madinah (kaum anshar).

Makna kata "Hijrah". Secara bahasa: meninggalkan, sedangkan menurut syariat adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud bisa melakukan ajaran agamanya dengan tenang.

Power of Niat. Hijrah secara sederhana dapat dipahami sebagai ikhtiar menghindari kemudharatan menuju kemaslahatan. Kemudharatan dimaksud adalah hal-hal buruk yang telah melekat sebelumnya baik berupa perilaku, pola pikir dan potensi negatif lainnya. Jika ditelisik manusia hakikatnya memiliki sugesty dan naluri untuk hijrah setidaknya dalam jangka pendek atau kondisi tertentu misalnya taubat dari dosa besar atau ekpektasi saat pergantian tahun baru hijrah.

Hijrah membutuhkan pengorbanan dan keistiqamahan. Niat merupakan pondasi awal dalam berhijrah dijalan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Terjemah: Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" (HR. Bukhari: 1)

Hadits ini merupakan salah satu dari hadits-hadits yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad  dan Imam Syafi’i berkata: Dalam hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan  niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i bahwa dia berkata," Hadits ini mencakup tujuh puluh bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata," Hadits ini merupakan sepertiga Islam.

Sebab dituturkannya hadits  ini, yaitu: ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan  tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama “Ummu Qais” bukan untuk   meraih pahala berhijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan “Muhajir  Ummi Qais”.

Kandungan Hadist:

1.   Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkankan pahala kecuali berdasarkan niat (karena Allah ta’ala).

2.   Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati.

3.   Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah ta’ala dituntut pada semua amal shaleh dan ibadah.

4.   Seorang  mu’min akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya.

5.   Semua perbuatan yang bermanfaat dan  mubah (boleh) jika diiringi niat karena  mencari keridhaan Allah maka dia akan bernilai ibadah.

6.   Yang  membedakan antara ibadah dan adat (kebiasaan/rutinitas) adalah niat.

7.   Hadits di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman  karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan.

 

Rujukan:
- Kitab Ar-Rahiqul Makhtum (Sirah Nabawiyah) karya Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury;
- Hadits Arba’in Nawawiyah (Terj. Abdullah Haidhir) Karya Imam an-Nawawi.